coretax pajak Options

coretax pajak Options

Blog Article

Permohonan diterima paling lama one hari kerja setelah BPE/BPS dan diberikan akun wajib pajak atau pemberitahuan penolakan.

Coretax merupakan langkah signifikan dalam modernisasi sistem perpajakan Indonesia. Meskipun terdapat tantangan dalam masa transisi, sistem ini menjanjikan efisiensi dan transparansi yang lebih baik dalam administrasi pajak.

sehingga dapat melakukan hak dan kewajiban perpajakan badan secara penuh, termasuk mengelola seluruh fitur dalam Coretax dan menandatangani dokumen.

Pada tahap ini, dilakukan perancangan umum proses bisnis, sistem informasi, serta infrastruktur pendukung seperti jaringan dan perangkat keras. Rancangan umum ini setelah disepakati akan menjadi dasar bagi rancangan rinci selanjutnya.

Untuk NPWP, penduduk Indonesia akan menggunakan NIK, sementara badan usaha dan non-penduduk tetap memakai structure lama dengan menambahkan angka "0" di depan. Penggunaan structure ini memudahkan integrasi info dan menghindari kebingungan dengan nomor berbeda. 

Dengan coretax technique ini, kata Iwan, tidak akan ada perekaman administrasi pajak secara handbook atau diperiksa oleh manusia. "Jadi bagaimana sedikit mungkin intervensi dari manusia di dalam proses knowledge input, datanya electronic," tegasnya.

Menu ini mendukung administrasi read more pembuatan faktur pajak keluaran serta pengkreditan pajak masukan. Dengan fitur dashboard, wajib pajak dapat melihat ringkasan aktivitas pembuatan faktur pajak secara efisien.

adalah sistem administrasi pajak DJP menjadi serba digital sebagai bagian dari reformasi perpajakan.

Apabila sebelumnya Anda sebagai wajib pajak harus mengakses beragam situs DJP, fitur coretax memungkinkan untuk diakses dalam satu aplikasi.

membuat sistem perpajakan menjadi lebih adil, karena information bagus, sistem bagus, treatment kepada Wajib Pajak bisa jauh lebih reasonable

DJP mau tidak mau harus meminta maaf atas kekisruhan yang ditimbulkan akibat implementasi Coretax. Sebagai kompensasi, Kementerian Keuangan berjanji tidak akan mengenakan sanksi keterlambatan administrasi pajak selama masa transisi sistem coretax.

Menu ini terdiri dari 11 submenu yang memungkinkan wajib pajak untuk mengelola berbagai dokumen dan informasi terkait, antara lain:

 Dengan data perpajakan yang terintegrasi dalam satu sistem, DJP dapat melakukan analisis yang lebih mendalam. Information yang dihasilkan dari Coretax dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola kepatuhan pajak, menganalisis potensi penerimaan pajak, serta membuat kebijakan perpajakan yang lebih berbasis info. Ini sangat berguna dalam pengambilan keputusan strategis terkait perpajakan dan penerimaan negara.

"Ini semuanya sedang dilakukan, namun ini tidak hanya membangun IT sistem dan database saja, namun juga mengubah organisasi dari DJP, perbaikan kualitas SDM, melakukan edukasi kepada wajib pajak, dan mengubah berbagai regulasi serta SOP atau dari sisi bisnis design untuk bisa menciptakan kemudahan tersebut, kami juga memperkecil jumlah aplikasinya sehingga bisa menyederhanakan proses," ungkapnya.